Ada Pejabat Kena OTT, Menteri PUPR Ingat Pesan Ayah Prabowo Soal Beban Ekonomi

Jakarta — pttogel Di tengah mencuatnya kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat salah satu pejabat pemerintah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kembali menyinggung pesan bijak dari almarhum Soemitro Djojohadikusumo, ayah dari Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Pesan tersebut berkaitan dengan pentingnya menjaga integritas dan kesadaran terhadap beban ekonomi yang dipikul oleh bangsa.

Pernyataan Basuki disampaikan tak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT terhadap seorang pejabat di sektor pembangunan infrastruktur. Meski Basuki tidak menyebut nama secara langsung, namun konteks pembicaraan dan waktu pernyataan itu memberikan sinyal kuat bahwa insiden ini mengguncang internal kementerian teknis.

Pesan Soemitro Djojohadikusumo yang Relevan Saat Ini

Basuki, yang dikenal sebagai menteri teknokrat dan sangat dihormati lintas pemerintahan, mengungkapkan bahwa dirinya teringat betul pesan Soemitro yang menyebut bahwa siapa pun yang memegang tanggung jawab anggaran negara, harus sadar bahwa uang yang mereka kelola bukanlah milik pribadi.

“Saya ingat betul pesan Pak Soemitro, bahwa kalau kita pegang uang negara, itu bukan uang kita. Itu uang rakyat, dan kita harus tahu itu berat bebannya,” ujar Basuki dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Istana, Jumat (28/6).

Menurut Basuki, pesan itu semakin relevan ketika berbagai kasus korupsi kembali menyeruak di tengah upaya keras pemerintah mempercepat pembangunan dan mengatasi tekanan ekonomi global. Ia menambahkan bahwa perilaku korupsi bukan hanya menghancurkan kepercayaan publik, tetapi juga memperlambat pertumbuhan dan menciptakan ketimpangan.

baca juga: penjelasan-jokowi-soal-kondisi-terkini-penyakit-yang-diderita

OTT dan Refleksi Moral di Lini Pemerintahan

Operasi Tangkap Tangan terbaru yang dilakukan KPK menggarisbawahi bahwa praktik korupsi masih menjadi masalah kronis yang belum sepenuhnya dapat diberantas. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pejabat dari berbagai instansi, termasuk dari kementerian teknis yang mengelola anggaran besar, telah tersandung kasus serupa.

Basuki menegaskan pentingnya integritas personal dan pengawasan kolektif di internal kementerian maupun lembaga lain yang memiliki anggaran besar. Ia bahkan menyebut, kementeriannya telah berulang kali mengadakan pelatihan dan pembekalan antikorupsi bagi pejabat eselon dan pelaksana proyek.

“Tidak cukup hanya dengan pengawasan dari luar. Harus ada kesadaran dari dalam. Kita ini mengelola ratusan triliun rupiah setiap tahun, harus sangat hati-hati,” jelasnya.

Mengelola Uang Publik = Menjaga Amanah Bangsa

Dalam kesempatan tersebut, Basuki juga mengajak semua pejabat publik untuk kembali pada esensi pelayanan: bahwa menjadi abdi negara berarti siap menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya, termasuk di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ia juga menyoroti bahwa proyek infrastruktur bukan semata-mata pembangunan fisik, tetapi juga cerminan kualitas pemerintahan. Korupsi di sektor ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.

“Kalau jalan rusak karena di-mark up, rakyat yang rugi. Kalau bendungan bocor karena kualitas dikorbankan, itu nyawa bisa jadi taruhannya,” ucapnya dengan nada serius.

KPK Masih Bungkam Soal Identitas Pejabat yang Terjaring

Sementara itu, pihak KPK belum secara resmi merilis nama pejabat yang terjaring dalam OTT terbaru tersebut. Namun dalam keterangan awalnya, KPK menyebutkan bahwa OTT itu berkaitan dengan proyek infrastruktur strategis bernilai miliaran rupiah.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyatakan bahwa tim penindakan masih mendalami bukti-bukti dan akan segera menggelar konferensi pers setelah pemeriksaan awal selesai.

“Kami imbau masyarakat bersabar. KPK akan menyampaikan seluruh hasil penindakan ini secara terbuka setelah proses awal rampung,” kata Ghufron.

Penutup: Momentum Evaluasi Total

Kasus ini seolah menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan dan beban fiskal yang berat, praktik korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

Pernyataan Menteri Basuki yang mengingat pesan almarhum Soemitro Djojohadikusumo menjadi refleksi moral yang kuat: bahwa jabatan dan anggaran bukanlah privilege, melainkan amanah besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

sumber artikel: wrphomestretch.com