Rapat dengan Menteri Ekraf, Ketua Komisi VII DPR Ingatkan soal Pelayanan Rakyat

Jakarta — Suasana rapat kerja antara pttogel Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) berlangsung cukup dinamis. Dalam forum tersebut, Ketua Komisi VII DPR menekankan pentingnya pelayanan langsung kepada rakyat, terutama dalam kaitannya dengan program-program ekonomi kreatif yang digadang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional.

Fokus pada Kepentingan Masyarakat

Ketua Komisi VII DPR mengingatkan bahwa setiap kebijakan maupun program yang disusun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) harus berpijak pada kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan, pelayanan terhadap rakyat tidak boleh sebatas formalitas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, pekerja kreatif, hingga masyarakat umum.

baca juga: honda-umumkan-masa-depan-luca-marini-tantangan-dan-peluang-di-musim-balap-mendatang

“Pelayanan terhadap rakyat harus menjadi prioritas. Program yang ada bukan hanya di atas kertas, melainkan menyentuh langsung kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada sektor pariwisata dan industri kreatif,” ujar Ketua Komisi VII dalam rapat.

Tantangan Ekonomi Kreatif di Masa Pemulihan

Dalam rapat itu juga dibahas tantangan besar yang tengah dihadapi sektor ekonomi kreatif pasca-pandemi. Banyak pelaku UMKM, seniman, hingga pekerja kreatif yang masih berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Ketua Komisi VII meminta agar Kemenparekraf tidak hanya fokus pada promosi wisata berskala besar, tetapi juga memberikan perhatian nyata pada program pemberdayaan masyarakat di daerah.

Ia mencontohkan, pelaku UMKM di sektor kerajinan tangan, kuliner, hingga seni pertunjukan masih membutuhkan akses permodalan, pelatihan, dan dukungan pemasaran. “Kalau bicara ekonomi kreatif, jangan hanya lihat di kota besar. Pelaku di desa, daerah wisata, hingga komunitas kecil harus diberdayakan agar mereka bisa merasakan kehadiran negara,” tegasnya.

Menparekraf Janjikan Evaluasi dan Percepatan Program

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi atas masukan dari Komisi VII DPR. Ia menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan percepatan program yang menyentuh langsung masyarakat.

Menurut Menparekraf, pihaknya sedang memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, asosiasi industri kreatif, serta sektor swasta agar ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif semakin solid. “Kami tidak ingin program berhenti di Jakarta saja. Dukungan harus menjangkau daerah-daerah, agar manfaat ekonomi kreatif bisa dirasakan secara merata,” katanya.

Dorongan untuk Transparansi dan Efisiensi

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VII juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran negara. Ia meminta agar setiap program yang digulirkan Kemenparekraf tidak hanya terukur dalam laporan administratif, tetapi juga terlihat nyata dampaknya di lapangan.

Selain itu, efisiensi program juga menjadi sorotan. Ketua Komisi VII menegaskan, jangan sampai anggaran besar hanya terserap untuk kegiatan seremonial atau promosi yang tidak memberikan manfaat berkelanjutan. “Rakyat menunggu bukti, bukan janji. Anggaran harus benar-benar digunakan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing,” ucapnya.

Harapan untuk Sektor Kreatif ke Depan

Di akhir rapat, Ketua Komisi VII mengajak semua pihak untuk bekerja sama membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Ia optimistis, dengan pelayanan yang berpihak pada rakyat dan dukungan kebijakan yang tepat, sektor ini bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di masa depan.

“Ekonomi kreatif adalah wajah Indonesia di mata dunia. Jika dikelola dengan baik dan berpihak kepada rakyat, sektor ini bukan hanya memberikan manfaat ekonomi, tapi juga memperkuat identitas budaya bangsa,” pungkasnya.

sumber artikel: wrphomestretch.com